Kisruh kabar kudeta Partai Demokrat terus bergulir. Yang terbaru, Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Alie, berencana tempuh jalur hukum terkait tuduhan upaya melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Marzuki Alie mengatakan langkah ini dilakukan agar menjadi pembelajaran kepada orang yang menuduhnya ikut terlibat kudeta Partai Demokrat.
"Jadi saya akan lakukan langkah hukum, pasti, untuk memberikan pembelajaran kepada yang mengurus saat ini supaya hati hati dengan ucapan," ucap Marzuki, dikutip dari . Ia menilai jika tuduhan tuduhan yang dilontarkan terhadap kader di ruang publik adalah hal yang tidak baik. Menurut Marzuki Alie, pihak pihak yang menyebut nama orang yang terlibat dalam kudeta Partai Demokrat, perlu membuktikan tuduhan tersebut.
"Syarief Hasan, Herman Khaeron, Rachland Nashidik, menyebutkan nama, itu artinya sudah menuduh. Ini harus dibuktikan," ujarnya. "Kalau mereka tidak bisa membuktikan, tuntutan saya adalah mereka diberikan sanksi. Kalau tidak, saya bawa ke ranah hukum, pasti itu," lanjutnya. Setelah namanya terseret dalam pusaran isu kudeta di Partai Demokrat, Marzuki pun mengaku sudah menghubungi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lewat WhatsApp.
Namun, hingga saat ini, Marzuki mengaku pesan singkatnya belum dibalas oleh SBY. Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, meminta kepada para kader Demokrat untuk tidak membuat persepsi yang macam macam. Moeldoko mengatakan dirinya dituding telah membangun Posko Pemenangan untuk mendorong Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
"Posko yang enggak enggak, posko apa? Ini persepsi persepsi yang dikembangkan itu janganlah terus membangun hal hal yang seperti itu, menarik simpatik orang lain," kata Moeldoko dalam konferensi pers di kediamannya Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2021). Lebih lanjut, Moeldoko meminta kepada para kadera Partai Demokrat agar tidak sembarangan menuding dan melontarkan fintah terkait isu kudeta partai. "Ya Pak Yasonna Laoly kena lah siapa lagi tuh? PKB ditembak lah. Nasdem ditembak katanya, wong apa urusannya?"
"Itu ketawa semua itu, apa ya urusannya? Tapi juga marah jadi saya ingatkan hati hati. Jangan memfitnah orang, hati hati. Saya udah ingatkan," katanya. Terkait isu kudeta Partai Demokrat, Moeldoko mengatakan tudingan itu merupakan dagelan dan lucu lucuan. "Itu menurut saya sih kayaknya ini kayak dagelan saja gitu. lucu lucuan," kata Moeldoko.
Dirinya, kata Moeldoko, tidak mungkin mau kudeta Partai Demokrat karena setiap partai memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). "Moeldoko mau kudeta. Lah kudeta apaan yang dikudeta? anggap lah begini, saya punya angkatan bersenjata, anggaplah Panglima TNI ingin jadi ketua Demokrat, emangnya gue bisa itu todong senjata itu para DPC, DPD, 'heh datang ke sini gue todongin senjata'," katanya. Menurut Moeldoko, yang lebih lucu ketika ia disebut mengkudeta Partai Demokrat untuk dijadikan kendaraan politik pada Pilpres 2024 mendatang.
"Terus dibilangin jadi presiden lah ya, gak ada itu. Kerjaan saya setumpuk gini ngurusin yang nggak nggak saja. Jangan lah apa itu membuat sesuatu," katanya.
