– Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Bambang Gunawan menegaskan pihaknya akan memonitor jalannya pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Kepala Daerah 2020. Pengawasan juga dilakukan hingga pengitungan suara ulang, khususnya mengenai konten konten negatif yang muncul di tengah pelaksanaan PSU. “Meskipun tidak seramai saat Pemilihan 9 Desember 2020 lalu, potensi munculnya hoaks, disinformasi terkait PSU tetap ada. Kami mengawal dan memonitor 24 jam konten konten di media digital agar PSU berjalan dengan lancar, aman dan kondusif,” ujar Gunawan kepada wartawan, Kamis (15/4/2021).
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwalkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) maupung penghitungan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi. MK telah memerintahkan KPU melaksanakan PSU di 15 daerah dan penghitungan suara ulang di satu daerah. Beberapa daerah yang memiliki potensi kerawanan konflik menjadi perhatian serius Kominfo, seperti PSU di Provinsi Kalimantan Selatan dan daerah daerah di Papua.
Berdasarkan data yang disampaikan Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi melalui siaran persnya, sembilan daerah akan menggelar PSU dan satu daerah melakukan penghitungan suara ulang pada April 2021. Kabupaten Sekadau akan melangsungkan penghitungan suara ulang pada 12 April. Sementara, sembilan daerah itu antara lain Kabupaten Teluk Wondama (8 April), Morowali Utara (12 April), Labuhan Batu (24 April), Penukal Abab Lematang Ilir (21 April), Rokan Hulu (21 April), Mandailing Natal (24 April), Indragiri Hulu (20 April), Labuhan Batu Selatan (24 April), Halmahera Utara (28 April), dan Kota Banjarmasin (28 April).
Kemudian, PSU di Provinsi Jambi dijadwalkan pada 5 Mei. Selain itu, PSU di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) yang akan digelar di Kabupaten Nabire dan Boven Digoel berlangsung pada 14 Juli dan 23 Juni. Sedangkan, jadwal PSU di Provinsi Kalimantan Selatan belum ditetapkan.
